Pansus DPRD Provinsi Riau pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah menggelar rapat bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau

Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah menggelar rapat bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau, di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Kamis (2/4/2026).

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi seluruh stakeholder terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pansus juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, hadir dinas terkait dari kabupaten/kota, di antaranya Dinas Perkebunan, DPMPTSP, dan Bapenda, guna membahas rencana analisis data yang akan ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat.

Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah Abdullah, menyampaikan bahwa daerah diberikan waktu untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan sebagai bahan kajian bersama dalam menggali potensi pendapatan yang dinilai masih sangat besar.

“Sebelumnya kami telah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyampaikan bahwa APBD Riau berpotensi menembus angka Rp20 triliun jika dimaksimalkan dengan kinerja yang baik,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pansus akan terus mendorong sinergi lintas sektor guna mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah.

“Kami terus berupaya bersinergi dengan seluruh elemen pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD agar dapat dimaksimalkan secara bersama-sama,” tambahnya.

Selain itu, Abdullah juga menyoroti perlunya integrasi sistem pelaporan yang saat ini dinilai belum mampu memantau seluruh potensi pendapatan secara menyeluruh.

“Aplikasi yang ada saat ini belum terintegrasi. Ke depan, perlu dilakukan penggabungan sistem agar seluruh potensi pendapatan dapat terpantau dan tersinkronisasi dengan baik,” jelasnya.

Senada dengan itu, Anggota Pansus Andi Darma Taufik menyoroti adanya potensi kebocoran dalam sistem yang perlu segera diidentifikasi dan diperbaiki.

“Jika kita bisa mengetahui titik kebocoran anggaran, maka pengendalian dapat dilakukan dengan lebih efektif,” ujarnya.

Dalam rapat juga disampaikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau saat ini mencapai sekitar Rp1.201 triliun dan menempati peringkat keenam secara nasional. Namun demikian, besaran APBD dinilai masih belum sebanding dengan potensi ekonomi yang dimiliki.

Oleh karena itu, Pansus menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat agar Provinsi Riau dapat memperoleh porsi keuangan yang lebih optimal di masa mendatang.

Pansus akan melanjutkan pembahasan pada rapat berikutnya setelah seluruh data yang dibutuhkan telah dipersiapkan secara lengkap oleh masing-masing pihak terkait.

Untuk diketahui, rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Abdullah, didampingi Wakil Ketua Pansus Nur Azmi Hasyim, serta dihadiri anggota Pansus, yakni Evi Juliana, Samsuri Daris, Andi Darma Taufik, dan Jons Ade Nopendra.

Foto: Redho
Rilis: Redho
Redaktur: Laras

error: Content is protected !!
Scroll to Top