Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah melakukan koordinasi bersama Dinas Perkebunan, DPMPTSP, dan Dispenda Provinsi Riau, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyatukan persepsi serta menganalisis sistem pengelolaan potensi pendapatan daerah yang selama ini berjalan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah Abdullah menyoroti mekanisme kerja aplikasi sistem pelaporan yang digunakan oleh OPD pengelola pendapatan daerah.
Ia mempertanyakan sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan informasi yang akurat untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.
“Bagaimana aplikasi yang ada ini dapat memberikan gambaran kendala di lapangan, sehingga kita bisa melihat secara jelas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Abdullah juga menyoroti banyaknya aplikasi yang digunakan oleh masing-masing OPD, yang dinilai justru menyulitkan dalam proses pemantauan data secara menyeluruh.
“Kenapa aplikasinya banyak sekali? Apakah tidak memungkinkan untuk memiliki satu sistem terintegrasi atau menggabungkan seluruh aplikasi tersebut agar data lebih mudah dipantau dan dianalisis,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Dinas Perkebunan dan DPMPTSP menjelaskan bahwa penggunaan berbagai aplikasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta telah memiliki dasar hukum yang jelas.
Menutup pertemuan, Abdullah menyampaikan bahwa hasil koordinasi ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bersama pemerintah kabupaten/kota di Ruang Medium DPRD Riau, guna mencari solusi bersama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Selanjutnya akan kita bahas bersama kabupaten/kota, agar kita dapat menemukan solusi terbaik dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah,” tutupnya.
Foto: Redho
Rilis: Redho
Redaktur: Laras