Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Komando Daerah Militer XIX/Tuanku Tambusai, di Ruang Rapat Kodam Lantai 2, Senin (23/2/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi forum diskusi strategis terkait berbagai isu pertanahan dan aset negara.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, menyampaikan bahwa salah satu pokok pembahasan adalah terkait status Barang Milik Negara (BMN) di sejumlah wilayah, khususnya di jalur Dumai-Pekanbaru. Ia menjelaskan bahwa di beberapa titik telah berdiri berbagai fasilitas, termasuk rumah sakit dan bangunan lainnya, sementara di sisi lain terdapat sertifikat masyarakat di atas lahan yang kini berstatus aset negara. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik apabila tidak ditangani secara komprehensif.
Komisi I memandang penting untuk memperoleh penjelasan serta masukan dari pihak Kodam guna memastikan penanganan persoalan aset dan pertanahan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi dan Sunaryo, menekankan pentingnya komunikasi aktif antara jajaran TNI di daerah dengan pemerintah pusat agar berbagai persoalan strategis di Riau mendapat perhatian di tingkat nasional.
Sementara itu, Hardianto yang juga merupakan Komisi I DPRD Provinsi Riau menyoroti persoalan abrasi yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Riau. Ia juga menyinggung kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai memerlukan pendekatan komprehensif mengingat kompleksitas persoalan dan dinamika yang menyertainya.
Terkait abrasi, Hardianto berharap jajaran Kodam dapat membantu menyuarakan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian melalui alokasi APBN, khususnya untuk pembangunan pemecah gelombang dan langkah konkret lainnya. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, abrasi berpotensi menggerus pulau-pulau kecil dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga kedaulatan wilayah.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan unsur TNI sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas keamanan daerah serta memastikan penyelesaian persoalan pertanahan tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pertanahan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan, hasil pertemuan ini menjadi dasar penguatan koordinasi lintas lembaga demi terciptanya tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan berkeadilan.
Untuk diketahui, kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau M. Amal Fathullah, serta anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, yakni Sumardany Zirnata, Zulaikhah, Ayat Cahyadi, Hardianto, Ade Firmansyah, dan Sunaryo.
Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Riau disambut langsung oleh Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo beserta jajaran TNI.
Foto: Edo
Rilis: Aisyah
Redaktur: Laras