Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Senin (26/1/2026).
RDP tersebut membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerja Pansus ke Provinsi Sumatera Barat terkait upaya peningkatan dan optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor industri dan perkebunan.
Ketua Pansus, Abdullah, menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada potensi pendapatan daerah dari sektor industri dan perkebunan yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“Kita fokus membahas potensi dari sektor industri dan perkebunan,” ujar Abdullah.
Anggota Pansus Edi Basri menjelaskan bahwa kajian yang digunakan Pansus mengacu pada kebijakan yang telah diterapkan di Provinsi Sumatera Barat, yang sebelumnya juga mencontoh praktik serupa dari Provinsi Sulawesi Barat.
Sementara itu, Anggota Pansus Andi Darma Taufik menyoroti belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di Provinsi Riau. Ia menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pendapatan daerah telah terbit sejak tahun 2012, namun hingga kini belum diimplementasikan secara maksimal.
“Pergubnya sudah ada sejak 2012. Kalau tidak ada keseriusan dari Bapenda, maka percuma saja. Padahal ada peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor sawit, kayu, dan lainnya. Kami minta komitmen yang jelas, kapan bisa mulai bergerak, bukan hanya di permukaan,” tegasnya.
Ketua Pansus Abdullah juga meminta agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera menyampaikan data terkait Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagai dasar perhitungan potensi pendapatan.
“Saya minta Senin depan sudah ada data dari Bapenda terkait IUP. Data tersebut memang berada di Dinas Perkebunan. Pada Februari harus sudah ada progres yang bisa dilaporkan kepada Gubernur, supaya kita bisa menyasar potensi pendapatan lainnya,” katanya.
Anggota Pansus Soniwati menekankan pentingnya kejelasan data luas lahan sawit berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) dan IUP. Menurutnya, jika data sudah jelas, potensi pendapatan daerah dapat dihitung secara signifikan.
“Kalau data HGU dan IUP sudah jelas, tinggal dihitung. Itu nilainya besar, dan ini baru dari sawit, belum sektor lainnya. Riau ini daerah sawit, dan kita sudah punya contoh dari Sumbar. Fokus kita sekarang adalah mendorong Pergub terkait pajak air permukaan ini,” ujarnya.
Tenaga Ahli Pansus, Muammar Al Kadafi, menjelaskan bahwa kebijakan di Sumatera Barat mengatur pendefinisian baru wajib pajak HGU, dengan objek pajak yang mencakup fase pertumbuhan kelapa sawit, bukan hanya pada proses industri. Kebijakan tersebut mencontoh Provinsi Sulawesi Barat dan telah terbukti menghasilkan peningkatan pendapatan daerah.
“Yang belum dimiliki Riau adalah Pergubnya. Saran kami, rumuskan dulu Pergub tersebut. Implementasi bisa menyusul. Sumbar sudah melakukan kolaborasi lintas sektoral, dan kita perlu memulai dari landasan kebijakan yang jelas,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Bapenda Provinsi Riau menyampaikan bahwa Sumatera Barat telah merevisi Pergub terkait hal tersebut, sementara Provinsi Riau masih dalam proses penyusunan. Bapenda juga akan meminta data IUP dari Dinas Perkebunan sebagai dasar pemungutan pajak, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyesuaian tarif pajak air permukaan.
Edi Basri kembali menegaskan pentingnya dorongan dari Bapenda agar percepatan penyusunan Pergub dapat segera terealisasi. Menurutnya, persoalan lintas sektor tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh, melainkan harus difokuskan pada penyiapan dokumen kebijakan.
Untuk diketahui, RDP ini dipimpin oleh Ketua Pansus Abdullah, didampingi Anggota Pansus Andi Darma Taufik, Soniwati, Edi Basri, dan Daniel Eka Perdana.
Turut hadir dalam rapat tersebut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Supriadi, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Indra Mulyo, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Riau Yufendri, beserta jajaran masing-masing OPD.
Foto: Juna
Rilis: Laras
Redaktur: Laras