Pekanbaru – Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, hadiri rapat koordinasi terkait tindak lanjut penanganan permasalahan ketertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang digelar di Ruang Melati Lantai III Kantor Gubernur Riau, Senin (22/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen PDK HAM RI Munafrizal Manan menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya bertujuan untuk membahas persoalan TNTN sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI terkait pengaduan masyarakat yang bermukim di kawasan TNTN.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menjelaskan bahwa di tingkat daerah telah dibentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem (TP2E) TNTN sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Tim ini bertugas mengawal penyelesaian permasalahan TNTN, termasuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang bermukim di dalam kawasan taman nasional.
Lebih lanjut, Kaderismanto menyampaikan bahwa aspirasi utama masyarakat saat ini semakin mengerucut pada kebutuhan akan kepastian hukum. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah warga yang menyatakan kesediaan mengikuti program relokasi yang disiapkan oleh pemerintah.
“Ini dibuktikan dengan sudah lebih dari tiga ribu kepala keluarga yang mendaftar relokasi. Artinya, masyarakat yang ingin hidup lebih baik jumlahnya sangat besar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan persoalan TNTN. Menurutnya, seluruh pihak pada prinsipnya telah sepakat terhadap arah kebijakan yang ditempuh, meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu dan kesiapan yang matang.
“Saya kira rapat ini menjadi sangat penting agar dapat menjadi catatan bagi Pak Dirjen. Kami di Provinsi Riau berharap ada dukungan sehingga berbagai persoalan yang kami hadapi dapat menjadi perhatian dan nantinya dapat disampaikan bersama rekan-rekan di DPR RI Komisi XIII,” pungkas Kaderismanto.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui, rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan (PDK) HAM RI, Munafrizal Manan, Pelaksana Tugas Gubernur Riau S.F. Hariyanto, Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Sutikno, Dansatgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), serta para pemangku kepentingan terkait.
Foto : Robi
Rilis : Ifda
Redaktur : Laras