Jakarta – Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, hadiri rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terkait pembahasan persiapan teknis relokasi pemukiman dan perkebunan kelapa sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu (17/12/2025).
Dalam rapat tersebut dibahas kesiapan teknis dari instansi pemerintah pusat dan daerah terkait pendataan subjek relokasi serta pemindahan pemukiman dan perkebunan dari kawasan TNTN ke desa-desa yang telah disepakati sebagai lokasi tujuan relokasi. Selain relokasi, turut dibahas pula skema perhutanan sosial yang akan diterapkan di kawasan tujuan relokasi.
Tidak hanya berfokus pada pemindahan pemukiman, pemerintah pusat dan daerah juga sepakat untuk membangun kawasan ekonomi baru di desa tujuan relokasi. Inisiatif pembangunan kawasan tersebut akan dipimpin oleh Gubernur Riau, dengan tujuan memastikan masyarakat yang direlokasi tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan yang berkelanjutan sehingga roda ekonomi dapat berjalan di wilayah baru.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, dalam tanggapannya menyampaikan bahwa secara kelembagaan DPRD Riau sangat mendukung upaya relokasi pemukiman dan perkebunan di kawasan Tesso Nilo sebagai langkah penyelamatan kawasan hutan.
“Kita semua pasti setuju. Yang tidak setuju pasti cuma cukong,” tegas Kaderismanto.
Sebagai informasi, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan kawasan konservasi yang terletak di dua kabupaten, yakni Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. TNTN memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan sedikitnya 360 jenis flora, 107 jenis burung, 50 jenis ikan, 23 jenis mamalia, 18 jenis amfibi, 15 jenis reptil, dan 3 jenis primata.
TNTN sejatinya memiliki luas kawasan sekitar 81.739 hektare. Namun, akibat praktik ilegal perkebunan kelapa sawit, luas kawasan tersebut terus menyusut dan saat ini diperkirakan hanya tersisa 12.561 hektare atau sekitar 15,3 persen dari luas awal.
Untuk diketahui, rapat dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah. Turut hadir Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan, serta Pelaksana Tugas Gubernur Riau S.F. Hariyanto selaku Ketua Pelaksana TP2ETNTN.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Sutikno, serta para kepala daerah kabupaten/kota terkait di Provinsi Riau.
Foto : Teza
Rilis : Teza
Redaktur : Laras