Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melaksanakan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Kamis (27/11/2025).
Pembahasan Ranperda APBD 2026 difokuskan pada penajaman nilai anggaran dalam RKA yang telah tertuang dalam SIPD Provinsi Riau.
Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, menegaskan bahwa setiap anggaran yang tercantum harus dapat menjangkau kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang sangat membutuhkan dukungan dari kebijakan daerah.
Seluruh anggota Banggar juga menyampaikan pandangannya terhadap Ranperda APBD 2026. Mereka sepakat bahwa penyusunan APBD tahun mendatang harus mampu memberikan stabilitas bagi perekonomian daerah. Untuk itu, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau selalu berupaya mencari titik tengah untuk mengakomodir aspirasi masyarakat sesuai kewenangan dan tugas masing-masing perangkat daerah. Syahrial Abdi menekankan pentingnya komunikasi intensif antara OPD dan mitra kerja.
“Kami berharap setiap OPD dan mitra kerja dapat berkomunikasi secara intens, terus-menerus, bersinergi, dan proaktif dalam setiap program dan kegiatan agar dapat terkoordinasi dengan baik bersama DPRD,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat tahapan teknis dalam proses penginputan program ke dalam sistem SIPD. Setiap usulan kegiatan dari anggota DPRD harus dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD untuk kemudian ditelaah oleh Bappeda. Setelah itu, OPD terkait akan melakukan verifikasi teknis dan menyesuaikan dengan standar harga yang berlaku di masing-masing daerah.
“Hasil verifikasi akan dikembalikan ke Bappeda untuk disusun kembali sehingga dapat terlihat kegiatan mana yang menjadi prioritas dan program apa yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Sekda.
Syahrial Abdi menambahkan bahwa pemerintah provinsi terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar program daerah dapat selaras dengan program nasional.
Ia berharap ke depan tidak lagi terjadi miskomunikasi terkait informasi yang beredar di masyarakat. Proses yang sudah terintegrasi dalam penyusunan anggaran diharapkan mampu memberikan solusi terbaik bagi Provinsi Riau.
“Untuk mengakomodir prioritas kegiatan masyarakat yang telah diusulkan DPRD, pemerintah akan memprosesnya sesuai skala prioritas,” tutup Sekda.
Rapat Banggar kemudian diskors hingga Jumat pukul 09.00 WIB. Wakil Pimpinan DPRD, Budiman Lubis, menutup rapat dan menyampaikan bahwa pembahasan akan dilanjutkan pada hari berikutnya.
Untuk diketahui, rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan dan Budiman Lubis, serta dihadiri anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, yakni Abdullah, Andi Darma Taufik, Ginda Burnama, Androy Aderianda, Nur Azmi Hasyim, Manahara Napitupulu, Ayat Cahyadi, Monang Eliezer Pasaribu, Jons Ade Nopendra, Misliadi, Kasir, Dodi Saputra, Darmalis, dan Hasby Assodiqi.
Sementara dari pihak TAPD Provinsi Riau, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, didampingi Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Ispan Sutan Syahputra, beserta jajaran.
Foto : Redho
Rilis : Redho
Redaktur : Laras