Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau menggelar audiensi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dalam rangka permintaan data angka kemiskinan terkini sebagai dasar penguatan kebijakan bantuan sosial dan peningkatan akurasi sasaran penerima bantuan di wilayah Provinsi Riau, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Riau, Rabu (26/11/2025).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menegaskan bahwa DPRD memerlukan data akurat dari BPS untuk menunjang kinerja lembaga, khususnya dalam mengidentifikasi tingkat kemiskinan dan memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran.
“Data BPS menjadi dasar penting bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan dan memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami ingin memperkuat sinergi dengan BPS untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kaderismanto.
Anggota DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim turut menyoroti persoalan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sering dikeluhkan masyarakat karena ketidaktepatan data di lapangan. Sementara itu, Robin P. Hutagalung menanyakan tolak ukur BPS dalam memprediksi potensi ekonomi dan sumber daya Provinsi Riau.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Riau Asep Riyadi memaparkan peran BPS serta tiga komponen statistik yang menjadi dasar pengumpulan data, meliputi statistik dasar nasional lintas sektor, statistik sektoral yang dikumpulkan instansi pemerintah maupun nonpemerintah, serta statistik khusus yang digunakan untuk kebutuhan penelitian dan organisasi.
Asep menekankan bahwa data bantuan sosial bersifat dinamis sehingga perubahan kondisi masyarakat harus selalu diperbarui agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat.
“Pembaruan data sangat penting untuk menjaga akurasi. BPS terus melakukan sosialisasi terkait Sensus Ekonomi dan mendukung optimalisasi data seperti DTKS agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa data statistik seperti DTSN akan diserahkan kepada tiga kementerian, yaitu Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat.
Statistisi Ahli Madya BPS, Meita Komalasari, menyampaikan bahwa BPS akan melibatkan DPRD dalam kegiatan Sensus Ekonomi mendatang, termasuk melalui program podcast BPS yang menghadirkan pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
Di akhir audiensi, Ketua DPRD Provinsi Riau menyampaikan harapan agar kerja sama antara DPRD dan BPS dapat semakin memperkuat upaya penyaluran bantuan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau.
“Dengan sinergi yang baik antara DPRD dan BPS, kami berharap masyarakat yang membutuhkan dapat lebih mudah dijangkau dan kesejahteraan Provinsi Riau dapat terus ditingkatkan,” tutup Kaderismanto.
Untuk diketahui, audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, serta dihadiri anggota DPRD Provinsi Riau, yakni Robin P. Hutagalung, Abdul Kasim, dan Nur Azmi Hasyim.
Dari pihak BPS Provinsi Riau hadir Kepala BPS Asep Riyadi, bersama Statistisi Ahli Madya Meita Komalasari dan Ifarial, Statistisi Ahli Muda Metalia Alfa, serta Ismi Hadjar Poetri dari Humas BPS Riau.
Foto : Robi
Rilis : Redho
Redaktur : Laras