Pekanbaru – Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Rabu (12/11/2025).
RDP ini membahas kebijakan pagu anggaran tahun 2025 dan rencana program kerja tahun 2026 di lingkungan Biro Perekonomian Provinsi Riau. Dalam paparannya, pihak Biro Perekonomian menjelaskan sejumlah kegiatan strategis yang telah dan akan dilaksanakan, terutama di bidang analisis ekonomi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau.
Beberapa kegiatan yang disampaikan antara lain pelaksanaan High Level Meeting TPID se-Provinsi Riau, Capacity Building/Rakor TPID, Monitoring dan evaluasi (Monev) koordinasi ke TPID di 11 kabupaten/kota se-Riau, serta konsultasi dengan Kemenko dan Kemendagri terkait kebijakan pengendalian inflasi.
Selain itu, Kepala Biro Perekonomian, Bobby Rachmat, juga memaparkan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi Riau.
Program dan kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan UKK Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), UKK Komisaris dan Direktur PT PIR, penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola BUMD, pengumpulan regulasi terkait BUMD, pelaksanaan Rapat Tahunan dan RKAP, konsultasi dengan kementerian dan instansi terkait, monitoring ke kabupaten/kota, evaluasi tarif air minum BUMD se-Provinsi Riau, termasuk konsultasi ke Kementerian dan Perpamsi terkait perhitungan tarif, pengumpulan laporan keuangan audited dan laporan kinerja BPKP dari BUMD air minum se-Riau, serta fasilitasi penetapan tarif air minum kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Hardianto, memberikan sejumlah masukan agar Biro Perekonomian terus meningkatkan sinergi dengan BUMD serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap adanya sinergi yang kuat dengan BUMD, namun Biro Perekonomian juga perlu lebih teliti dalam mengelola anggaran dan menjalankan program, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga seperti Bank Riau Kepri. Jika pengelolaan dilakukan dengan baik, keuntungan yang dihasilkan dapat memperkuat pelaksanaan program strategis di masa mendatang,” ujar Hardianto.
Rapat berjalan dengan lancar dan konstruktif, serta diharapkan hasil pembahasan ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan program Biro Perekonomian yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik di tahun 2026.
Untuk diketahui, rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau M. Amal Fathullah, didampingi Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, serta dihadiri Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, yakni Hardianto, Sumardany Zirnata, dan Zulaikhah.
Dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, hadir Kepala Biro Perekonomian, Bobby Rachmat, Kasubbag Tata Usaha, Radifan Aflan, serta sejumlah staf Biro Perekonomian lainnya.
Foto : Edo
Rilis : Aisyah
Redaktur : Laras