Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Kamis (17/7/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, dan dihadiri oleh anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, yaitu Ginda Burnama, Manahara Napitupulu, Hasby Assodiqi, Abdullah, Monang Eliezer Pasaribu, Jons Ade Nopendra, Androy Aderianda, Imustiar, Kasir, dan Muhtarom.
Turut hadir dalam rapat ini, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya, Direktur Utama RSUD Arifin Achmad drg. Wan Fajriatul Mamnunah, dan Direktur Utama RSJ Tampan dr. Prima Wulandari, beserta jajaran dari masing-masing OPD.
Sejumlah isu penting dibahas dalam rapat, mulai dari alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan, pendidikan, hingga pengelolaan dana layanan rumah sakit.
Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, Ginda Burnama, menyampaikan kritik terhadap program seragam sekolah gratis yang dinilainya tidak menjadi prioritas utama, terutama di tengah masih banyaknya fasilitas umum yang rusak parah.
“Fasilitas umum yang sangat hancur di sekolah, menurut saya itu yang merupakan prioritas utama saat ini. Program baju seragam gratis ini sebenarnya baik, tapi jika pelaksanaannya berisiko bagi masyarakat, perlu dipikirkan kembali. Kami dari Banggar sudah mengingatkan soal ini,” tegas Ginda.
Sementara itu, Manahara Napitupulu menyampaikan bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) di Air Molek sudah kelebihan kapasitas dan sangat membutuhkan penambahan ruang kelas.
Abdullah juga menyoroti persoalan relokasi guru PPPK yang dinilai tidak sesuai dengan daerah asal. Ia mengangkat kasus seorang guru yang mengalami kecelakaan dan kesulitan ekonomi karena harus bertugas jauh dari tempat tinggalnya. Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas kasus siswa di Teluk Meranti yang diminta keluar kelas saat ujian.
Menanggapi hal itu, Plt Kadisdik Riau Erisman Yahya menyatakan bahwa pergeseran anggaran di Disdik hanya terjadi dua kali, yakni untuk penambahan BPJS bagi guru dan rehabilitasi kantin sekolah yang terbakar. Ia memastikan bahwa renovasi SMA Plus dan pembangunan asrama putra tetap menjadi prioritas dan sedang dalam proses.
Terkait program seragam gratis, ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut disalurkan melalui skema BOSDa dan telah melalui diskusi serta kajian panjang.
“Kami ingin program ini berjalan baik, sesuai ekspektasi, dan aman secara hukum. Kami terbuka dalam menerima masukan untuk evaluasi ke depan,” ujarnya.
Terkait relokasi PPPK, Erisman menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan isu nasional. Formasi PPPK tahun 2021 ditentukan pemerintah pusat, dan Pemprov Riau tengah melakukan pemetaan untuk mengusulkan relokasi.
Budiman Lubis juga menyampaikan bahwa dirinya mendapat laporan serupa dari daerah, di mana guru mengalami kecelakaan akibat penempatan yang terlalu jauh. Ia berharap ada kebijakan agar guru dikembalikan ke daerah asal.
Selain isu pendidikan, pengelolaan dana BLUD di rumah sakit juga menjadi sorotan. Anggota Banggar Kasir mempertanyakan alokasi dana BLUD di RSUD Arifin Achmad yang berasal dari pendapatan pasien, seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan.
Menjawab itu, Direktur RSUD Arifin Achmad menjelaskan bahwa hampir 80 persen dana BLUD digunakan untuk pasien BPJS, yang mencakup 99 persen dari total pasien mereka. Ia juga menyampaikan bahwa setelah status rumah sakit naik menjadi Kelas A, jumlah pasien berkurang.
“Banyak dokter belum tahu detail paket klaim BPJS. Kami sudah mulai memberikan informasi agar pelayanan tetap optimal,” jelasnya.
Sementara itu, RSJ Tampan menjelaskan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan Baznas untuk memberikan asuransi kesehatan mental penuh bagi pasien yang beragama Islam sesuai dengan kategori BPJS.
Rapat tersebut menjadi forum penting bagi Banggar DPRD Provinsi Riau dalam memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat secara langsung.