Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, bersama Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Riau, guna meninjau langsung kondisi sekolah sekaligus membahas persoalan legalitas lahan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, Kamis (17/7/2025).
Hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, serta anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, yaitu Fairus, Magdalisni, dan Daniel Eka Perdana.
Rombongan Komisi V DPRD Provinsi Riau diterima langsung oleh Kepala SKO Riau, Aslim, didampingi oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya, serta perwakilan dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Wan Dedi dan Rudi Arif, beserta jajaran masing-masing.
Kunjungan diawali dengan pemaparan dari Kepala SKO Riau Aslim yang menjelaskan kondisi sekolah sesuai dengan profil dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, menyampaikan bahwa pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas persoalan legalitas lahan tempat berdirinya SKO Riau. Menurutnya, hal ini perlu segera diselesaikan bersama Dinas Pendidikan Riau dan PHR sebagai pihak yang turut mendukung pengembangan sekolah.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya, mengakui bahwa kondisi SKO Riau saat ini cukup memprihatinkan.
“Kondisi SKO Riau memang sangat parah. Oleh karena itu, kami berharap PHR dapat memberikan dukungan agar sekolah ini semakin baik dalam mendidik calon-calon atlet yang dapat bersaing di kancah nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PHR Wan Dedi menyampaikan bahwa aset lahan milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah dilimpahkan ke Pemerintah Kota. Ia juga menyebutkan bahwa pengembangan SMKN 7 juga menjadi bagian dari perhatian PHR.
“Rencana pengembangan SKO ini bisa diajukan ke PHR, dan kami siap untuk ikut serta membantu,” jelas Wan Dedi.
Rudi Arif dari PHR menambahkan bahwa untuk bantuan sarana prasarana sekolah, pihaknya perlu melakukan kajian terlebih dahulu melalui tim Corporate Social and Responsibility (CSR). Ia menegaskan bahwa dukungan pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan apabila telah menjadi bagian dari program resmi.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet, menegaskan pentingnya menempatkan pendidikan, khususnya sekolah olahraga, sebagai prioritas tanpa mempersoalkan lagi status hukum lahan.
“Kita tidak lagi berbicara soal status, karena ini menyangkut kebijakan pendidikan yang merupakan mandat negara, terlebih untuk Provinsi Riau sendiri,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis menambahkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya penting di SKO, tetapi juga di seluruh kawasan yang berada dalam wilayah operasional PHR.
“Bukan hanya SKO saja, bahkan sekolah-sekolah di kawasan PHR juga perlu didorong peningkatannya. Kami dari Komisi V ingin PHR ikut berperan aktif dalam memajukan pendidikan di wilayahnya,” ucapnya.
Kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke asrama siswa untuk memastikan kondisi yang dilaporkan sesuai dengan fakta di lapangan.