Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau terkait peningkatan investasi dan kebijakan kawasan industri di Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Kamis (17/7/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah.
Hadir dalam rapat ini, Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Helmi, beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Edi Basri menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menyambut dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaga di Jakarta yang siap membantu investasi di Riau. Ia menyampaikan bahwa meskipun pemerintah pusat telah mengusulkan kawasan industri Tenayan ke dalam RPJM nasional, namun belum masuk dalam RPJMD Provinsi Riau.
“Kita harus mempersiapkan diri sebagai perekat antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Penguatan peraturan daerah serta kesiapan kawasan industri harus menjadi perhatian agar investor tidak ragu masuk ke Riau,” ujar Edi Basri.
Edi Basri juga menyoroti dampak pemotongan anggaran dari pusat yang menyebabkan efisiensi pada berbagai sektor di daerah. Ia menyebutkan bahwa meskipun APBD Provinsi Riau dinilai masih dalam kondisi sehat, namun beban sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terus meningkat.
“Mendorong investasi menjadi solusi utama untuk menutupi potensi kekurangan fiskal daerah. Selain itu, kita juga perlu menelusuri persoalan lain, seperti perusahaan yang menjual kendaraan tanpa dokumen resmi, yang turut berdampak pada pendapatan daerah,” tambahnya.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah, menyoroti tingginya tingkat pengangguran di Riau yang mencapai 15 persen, dan mengaitkannya dengan fenomena “anomali investasi”, yakni tingginya nilai investasi yang tidak sejalan dengan penurunan kemiskinan atau pengangguran.
“Kita melihat tahun lalu nilai investasi tinggi, namun kemiskinan dan pengangguran juga meningkat. Ini menjadi evaluasi penting, apakah investasi yang masuk memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Abdullah.
Lebih lanjut, Abdullah juga menyebutkan beberapa kawasan yang direncanakan menjadi sentra industri di Riau, seperti Meranti, Gasing, dan Indragiri Hilir, serta kawasan Dumai dan Rokan Hulu. Ia berharap adanya korelasi antara perencanaan kawasan industri dengan pengurangan pengangguran.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Helmi, menegaskan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan akademik penyusunan Perda Penanaman Modal yang lebih adaptif terhadap dinamika saat ini. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini telah ada ketertarikan investor asing, salah satunya dari Singapura yang ingin menanam tebu di Rokan Hulu dan mengembangkan PLTS di Meranti.
“PLTS di Meranti akan menjadi kawasan ekspor energi yang potensial. Namun kita perlu menyelesaikan persoalan tata ruang dan kepemilikan lahan karena beberapa wilayah telah dikuasai PLN maupun instansi lain,” jelas Helmi.
Helmi juga menyoroti potensi kawasan pelabuhan strategis di Kecamatan Bukit Batu, Desa Api-Api. Lokasi tersebut memiliki kedalaman laut hanya 20 meter dari bibir pantai, yang menjadikannya ideal sebagai pelabuhan industri dalam, lebih efisien dibanding titik-titik pelabuhan lain seperti Merak.
“Posisi Desa Api-Api sangat strategis, dekat dengan Selat Malaka, dan bisa menjadi pintu ekspor investasi baru di sektor logistik,” tutup Helmi.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyusun strategi terpadu untuk peningkatan iklim investasi di Riau, dengan harapan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.