Pekanbaru – Komisi V DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan pihak Pertamina Hulu Rokan (PHR), di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau, Rabu (16/7/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, dan dihadiri oleh anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, yakni Fairus, Daniel Eka Perdana, dan Septina Primawati.
Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, serta Manajer Pertanahan PHR beserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Riau meminta penjelasan terkait keberadaan sejumlah sekolah yang berdiri di atas lahan milik atau berkaitan dengan PHR (sebelumnya Chevron). Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa saat ini terdapat beberapa sekolah yang masih berada di lahan PHR, yaitu SMK Negeri 3, SMK Negeri 5, SMK Negeri 7, serta Sekolah Khusus Olahraga (SKO).
Dinas Pendidikan berharap agar alokasi APBD dapat menjangkau sekolah-sekolah tersebut, terutama untuk mendukung kebutuhan renovasi dan pembangunan yang dibutuhkan. Namun, mereka juga menekankan pentingnya legalitas dan kejelasan status tanah sebagai prasyarat utama untuk proses verifikasi dan penganggaran.
Menanggapi hal ini, Abdul Kasim meminta agar PHR segera membentuk tim khusus yang akan menangani permasalahan tanah tersebut bersama pihak terkait. Ia juga menyoroti kondisi darurat di SKO, khususnya persoalan toilet asrama laki-laki yang dinilai sangat tidak layak, dengan hanya tersedia tiga unit toilet darurat yang sudah tidak memadai.
Komisi V DPRD Provinsi Riau meminta perhatian serius dari PHR agar turut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar siswa di lingkungan sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Manajer Pertanahan PHR, Wan Dedy, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Ia menyetujui usulan dari Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P Hutagalung, agar pihak PHR dan Dinas Pendidikan melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna melihat kondisi riil yang terjadi di sekolah-sekolah tersebut.
Melalui pertemuan ini, Komisi V DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak dan fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh siswa, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta demi kemajuan sektor pendidikan di Riau.