Pekanbaru – Sekretariat DPRD Provinsi Riau menerima kunjungan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau dalam rangka menjajaki kerja sama pengembangan platform informasi digital yang mendukung keterbukaan informasi publik. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Selasa (3/6/2025).
Kunjungan tersebut diterima oleh perwakilan Bapemperda DPRD Provinsi Riau Arie Nasution, didampingi Kasubbag Humas dan Perpustakaan Teddy Kurniawan, beserta jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Dari pihak FITRA Riau, hadir Koordinator FITRA, Tarmizi, beserta timnya.
Dalam diskusi, FITRA Riau mengusulkan penambahan fitur khusus yang memuat informasi produk hukum administrasi daerah atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada website resmi DPRD Provinsi Riau. Fitur ini akan memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), status pembahasan, hingga draf yang dapat diakses publik.
Sebagai referensi, FITRA mencontohkan website DPRD DKI Jakarta yang memiliki fitur “Silegda”, dimana masyarakat dapat memantau perkembangan Program Pembentukan Perda (Propemperda) secara real-time dan transparan.
Koordinator FITRA Riau Tarmizi, menyampaikan harapannya agar kerja sama ini mampu memperkuat legitimasi DPRD di mata publik melalui keterbukaan informasi yang berbasis digital.
“Dengan sistem informasi yang lebih terbuka, mudah-mudahan DPRD Riau ke depan lebih legitimate di mata publik,” ujarnya.
Sebagai informasi, FITRA Riau merupakan organisasi masyarakat sipil (NGO) yang berdiri sejak 2004, dengan visi mengawal pelaksanaan otonomi daerah dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Selain itu, FITRA juga aktif memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan anggaran, khususnya untuk kebijakan yang menyentuh kepentingan kelompok rentan dan masyarakat miskin.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi yang konkret antara DPRD Provinsi Riau dan FITRA dalam mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya dalam bidang legislasi daerah.