Pekanbaru – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Riau Andi Darma Taufik, menemui massa aksi dari Universitas Islam Riau (UIR) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Rabu (26/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Andi menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa akan disampaikan ke tingkat nasional.
“Kami akan suarakan di nasional. Tuntutan ini akan kami sampaikan, dan kami berterima kasih kepada mahasiswa atas kepeduliannya,” ujar Andi.
Korlap aksi dari BEM se-Riau Ahmad Deni, menyampaikan sejumlah tuntutan, yang pertama cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kedua, prioritaskan realisasi anggaran pendidikan.
“Ketiga segerakan pencairan 6.000 beasiswa mahasiswa Riau. Keempat evaluasi total program makan bergizi. Kelima tolak RUU TNI-Polri, ketujuh cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah dan yang terakhir adalah sahkan Undang-Undang Perampasan Aset,” cakap Ahmad Deni.
Aksi ini dilakukan dengan menyuarakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Informasi yang dirangkum, massa aksi UIR menyoroti salah satunya tentang pemangkasan anggaran pendidikan, serta beberapa isu lainnya
Sebuah mobil pickup yang digunakan mahasiswa UIR menjadi pusat perhatian dengan spanduk bertuliskan “Rp2,21 T Indonesia Gelap”, menggambarkan keresahan mereka terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
Seorang mahasiswa UIR yang enggan disebut namanya menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah.
“Bagaimana bisa kita bicara masa depan cerah jika akses pendidikan justru semakin sulit?” katanya dengan suara lantang.
Mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya sekadar mendengar, tetapi juga bertindak untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat. Aksi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa masih memegang peran penting sebagai agen perubahan. Namun, apakah suara mereka akan didengar? Jawabannya kini ada di tangan pemerintah.