Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat bersama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan Bersatu (IPMPB) Pekanbaru serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Kamis (13/2/2025).
Rapat ini membahas dampak banjir yang melanda wilayah Pelalawan akibat dibukanya pintu bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kampar.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Ma’mun Solikhin, didampingi Anggota Komisi IV Manahara Napitupulu serta Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 6 (Siak-Pelalawan), yaitu Muhtarom, Abdullah, dan Monang Eliezer Pasaribu.
Turut hadir Kepala BWS Wilayah III Syauqiyatul Afnani Rangkuti, Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak Todingrara, perwakilan PLN Nusantara Power UP Pekanbaru PLTA, Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, serta Ketua IPMPB Salamuddin Toha beserta jajaran.
Diawal rapat, Anggota DPRD Provinsi Riau Abdullah menyampaikan, bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Pelalawan yang sebelumnya telah melakukan aksi unjuk rasa terkait dampak banjir akibat pembukaan pintu bendungan PLTA.
“Banjir yang melanda sepanjang Sungai Kampar setelah pembukaan pintu bendungan menyebabkan lumpuhnya Jalan Lintas Timur Pelalawan. Banyak desa di sekitar sungai kesulitan melintas akibat genangan air yang tinggi,” ujar Abdullah.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Ma’mun Solikhin, mengapresiasi kehadiran berbagai pihak dalam rapat tersebut dan menegaskan pentingnya mencari solusi yang berkelanjutan.
“Pelalawan adalah daerah dataran rendah yang rentan terdampak banjir saat debit air meningkat. Penanganan masalah ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan dalam rapat ini akan menjadi prioritas kami,” kata Ma’mun.
Ketua IPMPB Salamuddin Toha, menyoroti bahwa banjir yang dulu terjadi lima tahun sekali kini terjadi setiap tahun. Ia menilai ada kelemahan dalam koordinasi antara pihak PLTA dan BMKG dalam mengelola pembukaan pintu air.
“Menurut kajian kami, ada kekurangan koordinasi antara manajemen PLTA dan BMKG. Pembukaan pintu bendungan dilakukan secara mendadak, bahkan informasi kepada masyarakat baru diberikan beberapa jam sebelum dilakukan. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk mengungsi atau menyelamatkan barang berharga,” jelas Salamuddin.
Ia berharap ada solusi konkret yang dapat mengurangi dampak banjir di masa mendatang, baik melalui perbaikan sistem koordinasi maupun kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat terdampak.
Rapat ini menjadi langkah awal bagi DPRD Provinsi Riau dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan serta solusi jangka panjang guna mengurangi dampak banjir di Pelalawan.
Selain itu, akan dilaksanakan rapat lanjutan dengan melibatkan kepala daerah terdampak dengan harapan langkah-langkah strategis dapat dirumuskan guna mengurangi dampak banjir di Pelalawan secara lebih efektif.