Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau mengadakan rapat kerja lanjutan pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Kamis (28/11/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, Ahmad Tarmizi, dan Budiman Lubis, serta dihadiri Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya.
Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekdaprov) Taufiq Oesman Hamid, Asisten III Setda Provinsi Riau Elly Wardhani, Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, Kepala Bapenda Provinsi Riau Evarefita, dan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Yan Dharmadi.
Dalam kesempatan ini, Ketua TAPD Taufiq Oesman Hamid memaparkan finalisasi belanja tahun 2025, sementara Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, menjelaskan rekapitulasi belanja per Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam penyusunan anggaran ini, terdapat 37 OPD yang mengalami pergeseran dan rasionalisasi anggaran, baik berupa penambahan maupun pengurangan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, menyoroti alokasi anggaran untuk UPT RSUD Arifin Achmad, ia mempertanyakan apakah penambahan anggaran sudah mencakup Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Anggota Banggar Ayat Cahyadi juga mengkritisi pengurangan anggaran yang signifikan di Dinas Pekerjaan Umum (PU), mengingat adanya kasus jembatan putus di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis turut menambahkan, bahwa penanganan jembatan tersebut sudah dimasukkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan mendesak. Ia juga meminta Dinas PU menyiapkan alat berat di lokasi agar perbaikan segera dilakukan.
“Jalan lintas dari Pujud ke Rokan Hulu harus segera diperbaiki. Jangan sampai masyarakat terhambat karena harus melewati jalur alternatif yang lebih jauh,” tegas Budiman.
Kemudian, Anggota Banggar Khairul Umam mengingatkan TAPD untuk memastikan anggaran yang disusun benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya angka-angka di atas kertas.
Pj Sekdaprov Taufiq Oesman menjelaskan bahwa pengurangan anggaran di Dinas PU disebabkan oleh rasionalisasi besar-besaran. Namun, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menurunkan alat berat ke lokasi jembatan yang rusak.
Kepala BPKAD Indra menambahkan bahwa bantuan keuangan khusus kepada desa juga mengalami penyesuaian, dengan beberapa perubahan lainnya di OPD.
Pada akhir rapat, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto bersama Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau sepakat meminta TAPD untuk membawa Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) masing-masing OPD. OPD terkait juga diminta hadir pada pembahasan lanjutan yang dijadwalkan pada Jumat (29/11/2024).
Rapat ini diharapkan menghasilkan anggaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Riau.