Pekanbaru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, melakukan rapat kerja lanjutan dalam rangka pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Selasa (26/11/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderisamanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan dan Ahmad Tarmizi, serta dihadiri Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya.
Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq Oesman Hamid, Asisten III Setda Provinsi Riau Elly Wardhani, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau adalah Indra, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Evarefita, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Thomas Larfo Dimeira, Kepala Biro (Karo) Hukum Setdaprov Riau Yan Dharmadi, serta Anggota TAPD Provinsi Riau lainnya.
Rapat ini kembali dibuka setelah sempat di skors untuk membahas progres penyempurnaan penyusunan APBD Provinsi Riau.
Dalam rapat tersebut, Pj Sekdaprov Riau Taufiq Oesman Hamid melaporkan bahwa progres penyusunan APBD telah mencapai 99 persen, dengan rasionalisasi anggaran yang hampir rampung.
Kepala BPKAD Provinsi Riau, Indra juga menyampaikan bahwa hingga pukul 16.00 WIB, pengurangan anggaran telah dilakukan dengan sisa anggaran yang masih dalam proses penyesuaian.
“Kami optimistis seluruh penyusunan dapat diselesaikan sebelum Kamis pagi. Setelahnya, pendistribusian belanja pegawai ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan,” ungkap Indra.
Terkait rasionalisasi, TAPD memprioritaskan pengurangan belanja dan penyelesaian gaji serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk 12 bulan. Pj Sekdaprov Riau Taufiq Oesman Hamid menegaskan upaya maksimal sedang dilakukan untuk menekan angka tersebut melalui pengelolaan kas yang optimal, termasuk mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat yang dijadwalkan pada 28 November.
Rapat ini juga menyepakati mekanisme pembahasan berikutnya. Setelah penyempurnaan rasionalisasi oleh TAPD selesai, Banggar akan melanjutkan pembahasan secara maraton, termasuk membahas anggaran di tingkat OPD pada Kamis pagi.
“Dengan waktu yang tersisa hingga Jumat, kita harus memaksimalkan penyempurnaan dan penyelesaian APBD ini. Pembahasan detil di tingkat OPD menjadi kunci untuk memastikan seluruh anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan,” ujar Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto.
Selain pembahasan utama, beberapa anggota Banggar menyampaikan aspirasi terkait isu di lapangan. Salah satunya adalah permintaan kepada Dinas terkait untuk mengawasi dan membatalkan studi wisata siswa SMA/SMK yang dinilai memberatkan orang tua. Aspirasi ini muncul setelah adanya insiden kecelakaan yang melibatkan siswa dalam kegiatan serupa.
Rapat ditutup dengan keputusan untuk melanjutkan pembahasan pada Kamis pagi pukul 10.00 WIB. Semua pihak diharapkan dapat bekerjasama dalam menyelesaikan penyempurnaan APBD dengan tepat waktu.