Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis (4/7/2024).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, serta dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Riau, yaitu Anggota Fraksi Partai Golkar Sewitri beserta jajaran, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Robin P Hutagalung beserta jajaran, Anggota Fraksi Partai Demokrat Tumpal Hutabarat beserta jajaran, Ketua Fraksi Partai Gerindra Syafrudin Iput beserta jajaran, Anggota Fraksi PAN Sunaryo, Anggota Fraksi PKS Adam Syafaat, Anggota Fraksi PKB Abu Khoiri, serta Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual.
Pemerintah Provinsi Riau dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Indra, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.
Melanjutkan rapat paripurna sebelumnya yang dilaksanakan pada (1/7), yang mana Pj Gubernur Riau telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2023.
Hardianto mengatakan, penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemprov Riau terhadap pelaksanaan APBD tahun 2023.
“Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah Provinsi Riau terhadap pelaksanaan APBD 2023. Di mana kita tahu bahwa di dalam program tersebut banyak program yang telah diselesaikan. Ada anggaran yang telah dikeluarkan. Semua tentu harus dipertanggungjawabkan,” sebut Hardianto.
Berdasarkan kesepakatan dari peserta rapat paripurna, pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, diserahkan dimulai dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Gabungan (PPP, Nasdem, Hanura) melalui juru bicara dari masing-masing fraksi.