Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta guna mencari informasi terkait pengawasan dan pengendalian harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri, Selasa (2/4/2024).
Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Syafruddin Iput, dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau lainnya, beserta staf dan tenaga ahli.
Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Riau diterima oleh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri.
Dalam hal ini, Hasan Basri menyebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengendalian Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting. Langkah tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai momentum pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok sebelum puasa dan lebaran tahun ini.
Isi Perpres tersebut, lanjut Hasan Basri, akan mengatur pengendalian harga komoditas pangan utama. Wewenang pengendalian harga diberikan kepada Menteri Perdagangan sesuai amanat yang diatur di Undang-Undang (UU) Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Dalam kebijakan tersebut akan diatur tiga hal. Pertama, Menteri Perdagangan (Mendag) diberi kewenangan menetapkan kebijakan harga komoditas pangan utama, seperti beras, kedelai, jagung, ikan, ayam, telur, seta susu untuk bayi.
Kedua, Mendag diberi wewenang mengelola stok dan logistik. Kemdag akan mengatur waktu penyimpanan bahan kebutuhan pokok. Kelak, distributor tak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok di gudang lebih dari kebutuhan normal, yaitu selama tiga bulan. Semua distributor kebutuhan pokok harus terdaftar.
Ketiga, Mendag diberi wewenang mengelola ekspor-impor bahan pangan. Sebelumnya, Kemdag telah mengelola berbagai instrument untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok. Salah satunya melalui system resi gudang (SRG). SRG menjadi salah satu instrumen pengukur ketersediaan stok nasional, khususnya terkait bahan pangan seperti beras, gabah, dan jagung.
Hasan Basri juga menjelaskan, pengendalian harga pangan akan menggantungkan data ketersediaan stok disetiap gudang SRG. Gudang itu akan terintegrasi dalam sistem informasi resi gudang yang dikelola pusat registrasi. Lewat sistem ini, lanjut Hasan, pemerintah bisa mengetahui ketersediaan komoditas di tiap wilayah lokasi gudang SRG.
“Kalau kebijakan ini berjalan baik, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memiliki efek ganda ke sektor lainnya,” ujar Hasan Basri.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau lebaran, Hasan Basri menyebut, warga Jakarta sangat membutuhkan kebutuhan pangan atau sembako. Sementara harga pangan masih mengalami kenaikan. Sehingga dibutuhkan jaminan pemerintah agar stok pangan tetap aman.
Seperti diketahui, kebutuhan pokok seperti beras, minyak, daging sapi, daging ayam, maupun bumbu dapur akan mengalami peningkatan jelang lebaran. Namun ketersediaan stok justru menipis di momentum jelang lebaran, sehingga membuat harga melambung tinggi.