Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho, bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2022, melaksanakan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Kamis (6/4/2023).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau ini, dipimpin oleh Ketua Pansus Karmila Sari, didampingi Anggota Pansus yaitu Abu Khoiri, Tumpal Hutabarat, Agus Triansyah, Almainis, Andi Darma Taufik, Abdul Kasim, dan Ust Suhaidi.
Dalam rapat ini Pansus turut mengundang Kepala Biro (Kabiro) Perekonomian Setda Provinsi Riau Jhon Armedi Pinem, Komisaris, dan enam BUMD di Provinsi Riau, yaitu PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER), PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR), PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR), PT Riau Petroleum, PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau.
Diawal, Karmila menyampaikan tujuan dilaksanakannya rapat pada hari ini yaitu untuk melakukan perincian daripada LKPJ Tahun 2022 karena banyak yang tidak tercapai dari deviden yang diharapkan.
“Kita sengaja mengundang Biro Ekonomi, Komisaris, dan enam BUMD di Provinsi Riau.
Jadi kami ingin merincikan, karena Pansus akan merekomendasikan untuk tahun 2024. Jadi pemberi deviden terbesar, seperti BRK Syariah dan PT Jamkrida diharapkan dapat memberikan kelengkapan datanya,” terangnya.
Kabiro Perekonomian Setda Provinsi Riau Jhon Armedi Pinem mengaku, pihaknya terus mendorong BUMD untuk menambah potensi-potensi usaha yang bisa mendatangkan laba dan menghasilkan deviden bagi Pemprov Riau.
“Kita terus mendorong bagaimana BUMD ini menambah potensi-potensi usaha yang bisa mendatangkan laba dan menghasilkan deviden bagi Pemprov Riau. PI untuk Blok Siak sudah diterima, sementara untuk PI blok lainnya masih dalam proses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, Blok Rokan selesai prosesnya,” ujarnya.
Dalam rapat ini, masing-masing BUMD diberikan kesempatan untuk melaporkan target devidennya.