Pekanbaru – Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022 Karmila Sari menyebut, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam laporan LKPJ Gubernur tersebut.
Salah satunya kemandirian fiskal Provinsi Riau dimana porsi pembiayaan Riau sudah lebih banyak dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketimbang dana transfer dari pemerintah pusat.
“Terkait kemandirian Provinsi Riau yang sudah 53 persen itu, terkait program stunting dan infrastruktur akan menjadi penilaian kita. Ada 2 persen yang tak selesai, apa penyebabnya,” jelas Karmila.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Riau ini usai hadiri rapat paripurna dengan beberapa agenda, salah satunya penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2022 sekaligus Pembentukan Pansus, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (3/4/2023).
Ia menegaskan Pansus akan menyelesaikan pembahasan LKPJ tersebut kurang dari sebulan.
“Sebelum sebulan akan kita selesaikan,” tegasnya.