Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho, bersama Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau terkait pembahasan APBD Murni Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Minggu (9/10/2022).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau yaitu Yuyun Hidayat, Manahara Napitupulu, Lampita Pakpahan, Adam Syafaat, Farida H. Saad, Ardiansyah, Sahidin, dan Tumpal Hutabarat.
Hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, beserta jajarannya.
Diawal rapat, M. Arief Setiawan memaparkan program kegiatan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023.
Terkait dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2023, Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau tidak ada pengurangan anggaran melainkan adanya rencana penambahan.
Selain itu, Komisi IV juga menanyakan beberapa hal terkait kegiatan Dinas PUPR-PKPP pada tahun 2022. Salah satunya mengenai progres jembatan di Simpang Teras pada ruas Jalan Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi.
Kadis PUPR-PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan mengatakan jembatan Simpang Teras yang merupakan program di tahun 2022 kemungkinan akan mengalami putus kontrak.
“Posisi hari ini dimungkinkan putus kontrak. Jembatan Simpang Teras, baru jembatan sementara. Progres fisik tidak ada, baru pembelian tiang panjang yang tidak sampai sampai. Pengawasan sudah dilakukan, disaat tidak kerja sampai tiga kali, langsung putus kontrak,” terangnya.
Mendengar hal tersebut, Yuyun Hidayat turut memberikan saran agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi untuk tahun berikutnya.
“Saya mengusulkan perlu adanya koordinasi antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan PU. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi tahun depan,” ujarnya.
Selain itu juga dibahas mengenai pembangunan rumah ibadah, serta pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Komisi IV berharap agar proses pengajuan rumah ibadah kedepannya dapat dilakukan dengan mudah. Terkait dengan Rumah Layak Huni, harapannya agar tahun 2023 sistem SIPD dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan yang diusulkan.
Usai membahas beberapa hal bersama Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, diakhir rapat Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan mengucapkan terimakasih kepada Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau yang telah memberikan pemaparan pada pertemuan ini.
“Alhamdulillah, konsultasi ini sudah cukup kita laksanakan. Untuk itu, terimakasih kepada Kepala Dinas PUPR-PKPP beserta jajaran yang telah hadir pada rapat konsultasi ini. Terdapat beberapa poin yang sudah kami terima. Jika ada pengurangan, beritau kepada kami, tapi jangan mempengaruhi program,” kata Parisman saat menutup rapat.