Pekanbaru – Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya, MKKS SMK Swasta Provinsi Riau, serta Dinas Pendidikan Provinsi Riau, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Senin (2/2/2026).
Dalam rapat tersebut, perwakilan sekolah swasta memaparkan berbagai keluhan terkait kebijakan BOSDA dan BOSDA afirmasi. Disebutkan bahwa sekitar 25 persen siswa SMA/SMK swasta di Provinsi Riau merupakan penerima BOSDA, dengan jumlah kurang lebih 400 ribu siswa. Namun beredar isu bahwa pagu BOSDA tahun 2026 dihapuskan untuk sekolah swasta, sementara sekolah negeri tetap menerima.
“Kami sekolah swasta tidak pernah merugikan pemerintah. Kami hanya meminta perhatian yang lebih adil. Selama ini kami menerima BOSDA paling kecil dan sudah mengajukan permohonan agar besaran bantuan disamakan seperti sekolah negeri, namun belum ada tindak lanjut,” ungkap salah satu perwakilan sekolah swasta.
Ketua Dewan Pengawas Pendidikan Provinsi Riau juga menyoroti bahwa kebijakan anggaran BOSDA seharusnya melibatkan DPRD untuk dapat menyesuaikan aturan melalui Perda atau Pergub. Ia juga menyinggung persoalan kekurangan guru di sekolah swasta akibat banyaknya guru yang lulus PPPK atau ASN dan berpindah ke sekolah negeri.
“Kami berharap pemerintah memperhatikan kondisi ini, karena sekolah swasta akan semakin kekurangan tenaga pendidik,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menjelaskan bahwa kebijakan BOSDA sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Ia memaparkan sejak tahun 2017 BOSDA hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri, kemudian pada tahun 2020 mulai dialokasikan juga untuk sekolah swasta, meskipun dengan besaran yang berbeda.
“Pada tahun 2024 disepakati adanya BOSDA afirmasi untuk sekolah swasta, yakni melalui kombinasi BOSNAS, BOSDA, dan BOSDA afirmasi. Untuk BOSDA afirmasi seluruhnya sudah cair,” jelas Erisman.
Ia menambahkan bahwa pada tahun 2026 terjadi penurunan dana transfer ke daerah. Di akhir rapat, Erisman Yahya menyampaikan bahwa kebijakan BOSDA tahun 2024 akan dikaji ulang. Ia berharap pada tahun 2027 kondisi APBD Provinsi Riau kembali normal, dan untuk tahun 2026 anggaran BOSDA afirmasi tetap akan diupayakan masuk dalam perencanaan anggaran daerah.
Untuk diketahui, rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim, serta anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, yakni Fairus, Agus Triansyah, dan Rizal Zamzami.
Turut hadir, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya beserta jajaran kepala bidang dan staf, Ketua MKKS SMK Swasta Provinsi Riau M. Faisal, Ketua MKKS SMK Swasta Pekanbaru M. Jefri, Sekretaris MKKS SMA Swasta Pekanbaru Maidia Saputra, serta para kepala sekolah SMA/SMK swasta se-Provinsi Riau.
Foto: Robi
Rilis: Ifda
Redaktur: Laras