Wakil Ketua DPRD Riau Terima Kunjungan Dari Kab. Solok dan Pasaman Barat

133

Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto Menerima Study Banding Panitia Khusus (Pansus) I, II, III DPRD Kabupaten Solok dan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Pasaman Barat. (Rabu, 16 Desember 2020).

Bertempat di Ruang Medium DPRD Provinsi Riau. Rombongan Kabupaten Solok dipimpin oleh Renaldo Gusmal selaku PLT Ketua DPRD Kabupaten Solok beserta rombongan dari Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III dan rombongan dari Kabupaten Pasaman Barat dipimpin oleh Rosdi selaku Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat dan Adriwilza Ketua Komisi IV DPRD Pasaman Barat beserta rombongan lainnya.

Rombongan ini diterima langsung oleh Hardianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, didampingi oleh Samto selaku Kepala Bagian Risalah dan Persidangan DPRD Provinsi Riau dan Tenaga Ahli Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau.

Hardianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh melangkahi Perda Nomor 3 Tahun 2020 dan perundang-undangan diatasnya.
“Untuk masalah OPD, sedang diluruskan dan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu konsistensi agar Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau mendapatkan kesepakatan bersama mengenai Perda Nomor 3 tahun 2020 dan menghindari agar tidak melangkahi Peraturan Perundang-undangan diatasnya”, ujarnya.

Hafis dari Pansus II DPRD Kabupaten Solok menanyakan mengenai kerjasama DPRD Provinsi Riau dengan pihak swasta.
“Bagi Kabupaten Solok, ini bisa menjadi pelajaran untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Sudah berapa banyak DPRD Provinsi Riau melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta?.

“Kalau berbicara kerjasama, itu sangat banyak. Selain itu, saya berharap pariwisata menjadi sumber andalan. Karena untuk di Sumatera Barat, pariwisata alamnya sudah tidak bisa diragukan lagi daya tariknya,” ujar Hardianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau.

Azwirman dari Pansus II DPRD Kabupaten Solok menanyakan mengenai Peraturan Daerah tentang Adat Istiadat, “di Pekanbaru sudah ada Peraturan Daerah tentang adat istiadat, jadi kami juga butuh pedoman mengenai hal tersebut”, ujarnya.

“Nanti akan kami berikan Peraturan Daerah ini ke Sekretariat Kabupaten Solok agar dapat dijadikan pedoman”, ujar Hardianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau.

Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat menanyakan juga mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 12 “kalau masalah tata tertib, Peraturan Pemerintah Nomor 12 sudah kami lakukan. Tapi didalam tata tertib ada tidak kewenangan kita menambahkan diluar Peraturan Pemerintah Nomor 12. Kami harapkan masukannya”, ujarnya.

Hardianto menanggapi hal tersebut, “untuk kab/kota evaluasinya sampai ke Gubernur, jika masih sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan masih bisa dimasukkan. Kami di DPRD Provinsi Riau, setelah pelantikan membentuk pansus untuk membuat tata tertib baru. Dengan tujuan agar bisa mengakomodasi usulan yang baru dari kawan-kawan”, jawabnya.