DPRD Riau Minta Pemprov dan Kabupaten Satukan Persepsi, Terkait Penerapan PSBB

13

Pekanbaru – DPRD Riau menyambut baik diberlakukannya PSBB, telah diusulkan pihaknya Pemprov Riau dan disetujui Kemenkes RI. Namun atas hal ini, diminta pada Pemprov Riau serta Pemko/Pemkab sekiranya bisa satukan persepsi sebelum diterapkan.

Diketahui, sebelumnya PSPBB dilakukan Pemko Pekanbaru, saat ini Kemenkes RI menyetujui PSBB untuk di Kampar, Siak, Pelalawan, Bengkalis, dan Dumai.

“Maka satukan persepsi harus disiapkan dalam aturan PSBB. Kemudian dari porsi APBD kota/kabupaten dan provinsi, semua itu harus ada kewenangan,” ujar Hardianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau ini menyebutkan bahwa, hal yang tidak kalah penting lagi, adalah penyiapan sosial safetynet atau jaringan pengamanan sosial yang diberi ke masyarakat terdampak. Katanya, jika bisa harus meniru Jakarta, ada jaringan pengamanan sosial telah diberikan satu hari sebelum diberlakukannya PSBB itu. Sehingga masyarakat tak teriak lagi.

Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran, ia minta pada pihak Pemprov dan Pemko/Pemkab yang kini akan terapkan PSBB ini, segera validasi data warga terdampak Covid-19. Sebab hal itu berpedoman pada PSBB dilakoni Pemko Pekanbaru, dimana masyarakat banyak yang menjerit diberlakukan ini.

“Walau pun SK Kemekes ini baru keluar, kita minta Pemprov Riau dan Kabupaten segera menvalidasi data masyarakat itu terdampak Covid-19. Segera, dipastikan pencairan untuk BLT dan Sembako bagi masyarakat. Karena tidak ingin PSBB ini diterapkan tapi halnya penyaluran untuk masyarakat tidak dengan baik,” ujar Zukri.