Komisi II DPRD Riau RDP dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan PT Langgam Inti

25

Pekanbaru – Komisi II DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan PT Langgam Inti, terkait temuan dilapangan saat dilakukannya kunjungan insidentil, Senin (9/3/2020).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung dan didampingi Anggota Komisi II DPRD Riau ini, menyorot pernyataan dari Humas PT Langgam Inti yang menyatakan tidak menanam izin diluas HGU, namun berdasarkan pemantauan peta dan koordinat divalidasi dengan citra landosat pada koordinat yang sama.

Terbukti PT Langgam Inti melakukan penanaman diluar HGU, temuan selanjutnya tentang kualitas udara pada parameter kebisingan di lokasi depan gudang chemical PT Langgam Inti, yang melewati baku mutu yaitu sebesar 76 Dba, sementara baku mutu yang disarankan 70 Dba. Selanjutnya PT Langgam Inti juga diduga melakukan pengrusakan lingkungan menanam didaerah aliran sungai pada kategori sungai-sungai kecil.

Dugaan Undang-undang yang dilanggar oleh PT Langgam Inti dan sanksi hukum baik pidana maupun perdata untuk setiap pelanggaran sebagai berikut,:

1. PT Langgam Inti diduga melakukan pelanggaran terhadap kawasan hutan 2 PT Langgam Inti diduga melakukan pelanggaran karena tidak memiliki IUP-B 3 PT Langgam Inti diduga melakukan pelanggaran lingkungan hidup dan DAS.

Adapun rekomendasi dari Komisi II DPRD Riau yaitu meminta kepada Presiden RI untuk menindak tegas perusahaan yang sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan, seperti perusahaan perambah kawasan hutan, perusahaan ilegal, dan perusahaan penanaman yg melebihi izin lingkungan.

Selain itu, Komisi II DPRD Riau juga meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap kerugian negara terhadap pendapatan negara pada pajak PPN, PPH, PBB, biaya keluar (pajak ekspor) dan pajak maklon. Selanjutnya meminta Kepolisian daerah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap semua perusahaan yang melanggar hukum dan memberikan sanksi administrasi, denda, pembekuan serta penutupan dan pencabutan izin perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.