Komisi II DPRD Riau Gelar RDP dengan Perhimpunan Pedagang Pasar Cik Puan

30

Pekanbaru – Komisi II DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perhimpunan Pedagang Pasar Cik Puan, Senin (9/3/2020).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung yang didampingi Anggota Komisi II DPRD Riau lainnya, membahas mengenai pembahasan status tanah di Pasar Cik Puan dan Terminal Mayang Terurai.

Pada 21 September 2007 Wali Kota Pekanbaru menyampaikan permohonan penegasan kembali dari pemerintah Provinsi Riau, mengenai status tanah tersebut dalam rangka rencana pembangunan Pasar Cik Puan dengan maksud agar proses negosiasi dengan pihak ketiga (investor) dapat dilaksanakan melalui surat Wali Kota Pekanbaru Nomor 101/PP/IX/2007 tanggal 21 September 2007, perihal rencana pembangunan pasar. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2008, Gubernur Riau menjawab surat Wali Kota Pekanbaru tersebut yang isinya,:

Pemerintah provinsi Riau mendukung pembangunan kembali Pasar Cik Puan dengan konsep perpaduan antara pasar tradisional dan pasar modern.

Status tanah terminal mayang terurai dan pasar cik puan adalah milik pemerintah Provinsi Riau.

Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2013 Wali Kota Pekanbaru mengundang pemerintah Provinsi Riau untuk mengadakan rapat pembahasan Pasar Cik Puan yang dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru dan jajarannya dari pihak pemerintah Provinsi Riau hadir kepada Biro Perlengkapan Setda Provinsi Riau dan staf dengan kesimpulan rapat antara lain,:

Status lahan Pasar Cik Puan dan terminal seluas 22.941m adalah milik pemerintah Provinsi Riau dan tercatat dalam KIB A Pemprov Riau yang hak penguasaan dan pengaturan dan penyelenggaraan diserahkan kepada Pemko Pekanbaru.

Pemko Pekanbaru harus mengeluarkan pencatatan tanah tersebut dari KIB A Pemko Pekanbaru.

Dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan lahan tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Pemko Pekanbaru.

Dari perwakilan perhimpunan pedagang Pasar Cik Puan menyampaikan harapannya agar pembangunan Pasar Cik Puan yang sudah lama terbengkalai dapat dilanjutkan kembali pembangunannya dan memperjuangkan Pasar Cik Puan pengelolaannya tidak diserahkan ke pihak ketiga dan tetap memakai konsep pasar tradisional.