Banleg DPRD Riau Bahas Tentang Ormas di Kemendagri

12

Jakarta – Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Riau melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Selasa (11/2/2020).

Kunjungan yang berlangsung di Gedung F Kemendagri, diterima Kepala Sub Bagaian kemitraan dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Prayogo Heri Cahyono.

Dari kunjugan tersebut, diperoleh beberapa penjelasan tentang Ormas :

1. Ormas dan yang terdaftar di kemenkumham Lebih kurang 439.000 ormas di seluruh Indonesia.

2. Mendagri telah melaksanakan peraturan
perundang-undangan terkait tentang Ormas.
Terkait hal ini, Kemendagri juga memberikan apresiasi atau rewards terkait ormas yang mempunyai integritas dan tidak melanggar hukum.

3. Ormas yang tidak ada izin atau berbadan hukum tidak mempunyai legalitas, maka bisa memberikan pelayanan dan perlindungan yang diamanahkan di dalam peraturan perundang-undangan.

4. Perrpu Ormas akhirnya menjadi Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

5. UU No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang ini hadir karena pertimbangan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan karena Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017.

Diakhir pertemuan, DPRD Riau berharap dalam regulasi mengenai keormasan di daerah tidak tumpang tindih dengan peraturan yang di pusat. Serta dapat bekerjasama di dalam menjalankan visi dan misi kementerian dalam negeri.